Blora — Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Blora menyelenggarakan Konsolidasi Program Prioritas Muhammadiyah Blora Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Diskusi Arah Kebijakan Pendidikan 2026, pada Sabtu, 3 Januari 2026, bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Blora, Jalan Reksodiputro No. 17.
Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota PDM Blora, Ketua dan anggota organisasi otonom tingkat daerah se-Kabupaten Blora, Ketua dan pengurus Majelis serta Lembaga PDM Blora, kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/SLB Muhammadiyah,ketua STAI Muhammadiyah Blora beserta dosen, Ketua STKIP Muhammadiyah Blora beserta dosen, Ketua dan anggota PCM se-Kabupaten Blora, ketua IGABA beserta anggot, serta Ketua Forum Guru Muhammadiyah (FGM) Blora.
Konsolidasi ini menjadi forum strategis untuk menyamakan arah gerak organisasi dalam menghadapi agenda Muhammadiyah Blora tahun 2026, khususnya dalam penguatan amal usaha, kaderisasi, dan peningkatan kualitas pendidikan.
Ketua PDM Blora, Bapak M. Syaifudin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Muhammadiyah Blora saat ini mengelola sekitar 48 amal usaha pendidikan, mulai dari TK dan PAUD hingga SD, SMP, SMA, dan SMK, dengan jumlah peserta didik mencapai sekitar 11 ribu siswa. Potensi besar tersebut, menurutnya, perlu dikelola melalui konsolidasi yang terarah agar semakin memberi dampak bagi masyarakat.
“Konsolidasi ini penting agar seluruh unsur Muhammadiyah berjalan seiring. Kita ingin amal usaha Muhammadiyah terus berkembang dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Blora untuk mencerdaskan anak-anak Blora,” ungkapnya.
Ia memaparkan sejumlah program prioritas PDM Blora tahun 2026, antara lain optimalisasi Korps Mubaligh Muhammadiyah (KMM), penguatan cabang, ranting, dan masjid, serta pengembangan organisasi yang maju, profesional, dan adaptif terhadap dakwah modern. Selain itu, PDM Blora juga mendorong program belanja berjamaah sebagai bagian dari penguatan ekonomi dan kemandirian organisasi.
Di bidang pendidikan, PDM Blora menekankan pentingnya program sukses penerimaan murid baru (PMB) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing sekolah Muhammadiyah. Program ini diarahkan pada penguatan mutu layanan pendidikan, inovasi program unggulan, serta kolaborasi antarunit pendidikan agar semakin diminati masyarakat.
Diskusi kebijakan pendidikan menghadirkan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A., yang memaparkan arah kebijakan pendidikan nasional tahun 2026. Ia menegaskan bahwa misi Kementerian Pendidikan adalah menghadirkan pendidikan bermutu bagi semua, tanpa membedakan sekolah negeri maupun swasta.
Menurutnya, dalam konstitusi telah ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban mengatur dan membantu sekolah yang dikelola oleh masyarakat. Karena itu, semangat kebijakan pendidikan ke depan adalah membangun kebersamaan dan kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta.
Terkait kebijakan guru, Dr. Fajar menyampaikan bahwa guru PPPK masih memiliki kesempatan untuk kembali mengajar di sekolah asal sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga berkomitmen menggandeng sekolah swasta agar dapat terus berkembang, termasuk melalui beasiswa S1 bagi guru yang belum bersertifikasi, serta berbagai program peningkatan kualitas dan kinerja guru.
Ia menambahkan bahwa kebijakan pendidikan ke depan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya dengan cakupan yang diperluas. Salah satu kebijakan terbaru adalah penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai upaya memperbaiki mutu pembelajaran yang dinilai masih belum optimal. Reformasi sistem pendidikan, baik guru maupun kepala sekolah, menjadi agenda penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Melalui konsolidasi program prioritas dan diskusi kebijakan ini, PDM Blora berharap seluruh unsur Muhammadiyah dapat semakin solid dalam menjalankan peran dakwah dan pendidikan, serta mampu menjawab tantangan zaman secara terencana dan berkelanjutan.
